NANGGROVA.MY.ID | JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai percepatan transformasi industri hijau, khususnya pada sektor industri kecil dan menengah (IKM), memerlukan pendekatan berbasis insentif agar pelaku usaha lebih terdorong beralih ke praktik produksi yang ramah lingkungan.
Menurut Bhima, pemerintah perlu menghadirkan dukungan nyata melalui berbagai kebijakan, seperti pembiayaan berbunga rendah untuk investasi mesin hemat energi, bantuan sertifikasi hijau yang masih berbiaya tinggi, hingga insentif pajak bagi pelaku usaha yang berhasil mengurangi emisi dan limbah.
"Pendekatannya tidak bisa hanya mengandalkan regulasi atau kampanye, tetapi harus dibarengi dengan insentif yang tepat sasaran," ujarnya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, IKM memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi industri hijau karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta memiliki peluang untuk masuk ke dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor makanan dan minuman serta komponen otomotif rendah karbon.
Selain dukungan pembiayaan, Bhima menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Menurutnya, banyak pelaku IKM masih membutuhkan pendampingan dalam menghitung efisiensi energi, mengelola limbah, hingga menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam proses produksi.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu IKM mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku secara lebih efisien.
Di sisi lain, Bhima meminta pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi produk IKM hijau dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa pemerintah. Produk yang memenuhi standar ramah lingkungan dinilai layak diprioritaskan sekaligus didorong masuk ke rantai pasok perusahaan besar.
Menurutnya, semakin ketatnya standar lingkungan di negara tujuan ekspor menjadi tantangan sekaligus peluang bagi IKM Indonesia. Pelaku usaha yang mampu memenuhi standar keberlanjutan memiliki kesempatan lebih besar untuk menembus pasar global, memperoleh pembeli premium, dan meningkatkan nilai tambah produknya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah IKM di Indonesia mencapai 4,43 juta unit usaha atau sekitar 99,79 persen dari total industri nasional. Pada triwulan I 2026, sektor ini berkontribusi sebesar 21,71 persen terhadap output industri nasional dan menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja.
Sebagai upaya mendorong transformasi tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menjalankan Program Pemberdayaan IKM Hijau. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing IKM melalui penerapan praktik industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kemenperin juga telah menerbitkan Buku Saku Pedoman Aktivitas Transformasi IKM Hijau sebagai panduan praktis bagi pelaku usaha, serta Buku Program Pemberdayaan IKM Hijau yang memuat indikator dan tahapan implementasi program guna mempercepat penerapan industri hijau di berbagai daerah.
Sumber : Antara