NANGGROVA.MY.ID | GAZA – Perhatian internasional terhadap krisis di Jalur Gaza belakangan ini disebut banyak tersita pada sosok diplomat Bulgaria, Nickolay Mladenov. Namun, sejumlah analis menilai fokus tersebut justru mengaburkan isu yang lebih besar terkait dugaan strategi Israel dalam memperluas kendali atas wilayah Gaza secara bertahap.
Analis politik dan penulis Palestina, Ramzy Baroud, menilai situasi yang terjadi di Gaza bukan sekadar krisis kemanusiaan yang memburuk, melainkan bagian dari proses geopolitik yang mengarah pada perubahan status wilayah secara permanen.
Dalam tulisan opini yang dikutip dari Middle East Monitor, Baroud menyebut pemerintah Israel diduga menjalankan strategi jangka panjang untuk mempertahankan serta memperluas penguasaan atas sebagian besar wilayah Gaza.
Sementara itu, Nickolay Mladenov, yang pernah menjabat sebagai Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, kini dilaporkan ditunjuk Amerika Serikat sebagai Direktur Eksekutif “Board of Peace”, badan yang mengawasi implementasi peta jalan 20 poin terkait masa depan Gaza.
Namun, sejumlah pihak Palestina menilai keterlibatan Mladenov dalam proses tersebut justru menjadi sorotan, terutama terkait usulan pelucutan senjata total terhadap kelompok perlawanan Palestina sebagai syarat memasuki tahap lanjutan kesepakatan.
Menurut para pengkritik, syarat tersebut dianggap tidak seimbang karena tidak disertai jaminan pelaksanaan kewajiban oleh Israel dalam tahap awal perjanjian, termasuk penghentian operasi militer, penarikan pasukan, serta pembukaan akses bagi pemerintahan sipil di Gaza.
Tuduhan mengenai rencana aneksasi kembali mencuat setelah pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah konferensi di permukiman Israel di Tepi Barat pada 28 Mei lalu.
Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut Israel telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan akan terus memperluas kontrol secara bertahap.
“Kami sekarang menguasai 60 persen wilayah Jalur Gaza. Kami bergerak dari 50 persen ke 60 persen,” ujar Netanyahu. Ia juga menyebut langkah lanjutan akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai sekitar 70 persen wilayah.
Pernyataan tersebut dinilai Baroud sebagai indikasi terbuka dari strategi pemerintah Israel yang bertentangan dengan berbagai upaya perdamaian yang tengah dibahas di tingkat internasional.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, disebut menegaskan bahwa rencana yang didukung Washington tidak mencakup perluasan wilayah Israel di Gaza, meski tetap mendorong pembentukan pemerintahan non-Hamas di wilayah tersebut.
Sementara itu, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus tetap menjadi milik rakyat Palestina.
“Seratus persen Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina,” ujarnya.
Namun, Baroud menilai pernyataan tersebut belum disertai mekanisme yang kuat untuk memastikan implementasinya di lapangan.
Di tengah perdebatan politik tersebut, kondisi kemanusiaan di Gaza disebut masih sangat memprihatinkan. Laporan yang dikutip dalam artikel itu menyebut sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, hampir seribu warga Palestina tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat berbagai pelanggaran yang terjadi.
Secara keseluruhan, jumlah korban sejak konflik berkecamuk disebut telah melampaui 73.000 orang tewas dan lebih dari 173.000 orang terluka. Sebagian besar warga sipil masih hidup dalam kondisi darurat dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Baroud menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat tekanan politik. Ia juga menyerukan kepada negara-negara Arab, Muslim, serta komunitas internasional untuk memisahkan isu bantuan kemanusiaan dari pembahasan politik dan keamanan di Gaza.
Menurutnya, keselamatan warga sipil tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau agenda ekspansi wilayah apa pun.
Sumber : Gazamedia.net