NANGGROVA.MY.ID | MOSKOW – Pemerintah Kamboja mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing (WNA). Dalam kurun waktu singkat, yakni 20 hingga 30 April 2026, sebanyak 2.671 WNA dipulangkan ke negara asal mereka melalui proses deportasi.
Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Khmer Times pada Senin (4/5), yang mengungkap bahwa para WNA tersebut berasal dari berbagai negara di Asia, Afrika, hingga Amerika. Beberapa di antaranya berasal dari Indonesia, Pakistan, Vietnam, China, Thailand, Amerika Serikat, India, Korea Selatan, hingga sejumlah negara di kawasan Afrika.
Dari ribuan kasus yang ditangani, pelanggaran yang paling menonjol berkaitan dengan kejahatan siber, khususnya penipuan daring. Tercatat ratusan warga negara asing terlibat dalam praktik ini, termasuk ratusan warga asal China serta Thailand yang diduga menjadi bagian dari jaringan penipuan lintas negara.
Selain kejahatan siber, berbagai pelanggaran lain juga menjadi alasan deportasi. Mulai dari masuk secara ilegal, penggunaan dokumen palsu, penyalahgunaan visa, hingga bekerja tanpa izin resmi. Tidak sedikit pula yang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.
Langkah cepat pemerintah Kamboja ini dinilai sebagai bagian dari upaya serius dalam memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga asing di wilayahnya. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, tetapi juga untuk menekan praktik kejahatan lintas negara yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah pengamat regional menilai, tindakan deportasi massal ini juga mencerminkan upaya Kamboja dalam memperbaiki citra di mata internasional. Negara tersebut dinilai ingin menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan, khususnya penipuan daring yang kerap melibatkan jaringan global.
Dengan langkah ini, pemerintah Kamboja mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap aktivitas ilegal, terlebih yang berpotensi merugikan masyarakat luas dan merusak stabilitas kawasan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang.
Ke depan, pemerintah Kamboja disebut akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai negara dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk pertukaran informasi dan peningkatan pengawasan imigrasi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus mendukung stabilitas regional.
Sumber : Kabarin