NANGGROVA.MY.ID | SUMEDANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Sumedang, Jawa Barat.
Pelatihan tersebut resmi dibuka oleh Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, pada Senin (29/6). Kegiatan ini diikuti para pejabat pimpinan tinggi dari kementerian, lembaga negara, kepolisian, hingga pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pada seremoni pembukaan, Muhammad Nasir mendapat kehormatan sebagai perwakilan peserta untuk menerima penyematan tanda peserta. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVIII.
Dalam kegiatan itu, Sekda Aceh didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pembangunan, SDM, Saintek, Pendidikan dan Kesejahteraan Gender, Faisal Rizal Hasan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.
PKN Tingkat I Angkatan LXVIII diikuti sebanyak 44 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah. Program ini bertujuan membentuk pemimpin publik yang memiliki kapasitas strategis dalam menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, demokratis, dan adaptif.
Mengusung tema "Kekuatan Strategis Nasional untuk Mewujudkan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi yang Berdaya Saing Global", pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis melalui pengembangan sumber daya manusia serta transformasi budaya kerja birokrasi.
Pelatihan berlangsung selama 113 hari dengan metode blended learning, yakni memadukan pembelajaran tatap muka dan daring. Kurikulumnya mencakup pengelolaan diri, kepemimpinan kebijakan, manajemen kebijakan, serta aktualisasi pembinaan strategis nasional yang diperkuat dengan program coaching dan mentoring.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin yang inovatif, adaptif, serta mampu mendorong perubahan organisasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional.
