NANGGROVA.MY.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Hal ini ditegaskan Gubernur Aceh dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bulan Mei 2026 yang digelar pada Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa kebijakan JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam memastikan akses kesehatan yang merata, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Aceh.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berbasis data yang akurat serta dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, program JKA diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.
“Setiap kebijakan yang kita jalankan harus terukur dan berbasis data, sehingga mampu memperkuat keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Gubernur.
Selain membahas sektor kesehatan, rapat tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Gubernur menekankan agar seluruh perangkat daerah segera menuntaskan aspek administratif, sehingga program pembangunan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Tak hanya itu, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027. Ia meminta agar proses penyusunan dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juni 2026, dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penguatan JKA menjadi salah satu prioritas utama, dengan pendekatan perencanaan yang disiplin melalui prinsip money follow program dan evidence-based budgeting. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung program yang memberikan manfaat nyata.
Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan pentingnya langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satunya melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan di Aceh.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk terus menjaga soliditas dan memperkuat sinergi dalam menjalankan program pembangunan. Hal ini dinilai penting, terutama dalam menghadapi berbagai agenda strategis ke depan, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja nyata, bukan sekadar wacana. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam mengelola anggaran, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Di tengah berbagai sorotan, kita harus menunjukkan hasil kerja yang nyata. Kita bukan hanya mengelola anggaran, tetapi juga mengelola kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Rapat pimpinan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro, serta perwakilan lembaga dan staf khusus. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal pemerintah dalam memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
