NANGGROVA.MY.ID | GAZA – Kematian Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan al-Sultan, dalam serangan udara Israel pada 2 Juli 2025 menjadi simbol beratnya tantangan yang dihadapi misi kemanusiaan Indonesia di Palestina. Di saat yang sama, Indonesia terus menggalang dukungan diplomatik di berbagai forum internasional untuk mendorong perdamaian dan solusi dua negara.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana diplomasi Indonesia mampu memberikan dampak nyata bagi warga Palestina yang masih berada di tengah konflik berkepanjangan.
Menurut Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia, dr. Marwan al-Sultan bersama sejumlah anggota keluarganya meninggal dunia setelah kediamannya di kawasan Tal al-Hawa, Kota Gaza, menjadi sasaran serangan udara Israel. Dalam bulan-bulan berikutnya, Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga mengalami tekanan yang berujung pada penghentian layanan dan evakuasi total fasilitas tersebut.
Sementara itu, di tingkat internasional, pemerintah Indonesia tetap aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina melalui berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk mendorong gencatan senjata, penyelesaian konflik melalui solusi dua negara, serta peningkatan bantuan kemanusiaan.
Selama lebih dari tujuh dekade, Palestina menjadi salah satu isu utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sikap tersebut berlandaskan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan dan secara konsisten dipertahankan oleh berbagai pemerintahan.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai ruang gerak Indonesia memiliki keterbatasan. Indonesia bukan merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB maupun kekuatan militer dan ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika konflik di Timur Tengah.
Diplomasi Indonesia Berlanjut
Pada masa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (2014–2024), Indonesia secara aktif membangun dukungan internasional bagi Palestina melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, serta forum-forum PBB.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2024, Retno kembali menyerukan percepatan pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah politik untuk mendorong penyelesaian konflik.
Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dukungan diplomatik terhadap Palestina tetap berlanjut. Dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi mengenai Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB pada September 2025, Prabowo menegaskan pentingnya penyelesaian damai melalui solusi dua negara serta menyampaikan bahwa Indonesia hanya akan mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel apabila Palestina terlebih dahulu memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat.
Di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia juga terus melakukan diplomasi intensif. Pada Februari 2026, Sugiono bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour di New York menjelang sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah.
Beberapa bulan kemudian, dalam forum Dewan Keamanan PBB, Sugiono kembali menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Paradoks Hubungan Dagang
Di tengah konsistensi dukungan politik terhadap Palestina, muncul sorotan terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Israel.
Sejumlah laporan yang dikutip Asia-Pacific Solidarity Net dan The Conversation menyebutkan nilai perdagangan kedua pihak meningkat dari sekitar 187,7 juta dolar Amerika Serikat pada 2023 menjadi hampir 237,9 juta dolar AS pada 2024. Selama tujuh bulan pertama 2025, nilainya disebut kembali meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, aktivitas perdagangan tetap berlangsung. Data tersebut berasal dari kompilasi laporan pihak ketiga dan bukan rilis resmi pemerintah Indonesia.
Peran Organisasi Kemanusiaan
Selain diplomasi pemerintah, kontribusi Indonesia juga datang melalui berbagai organisasi kemanusiaan.
MER-C menjadi salah satu organisasi yang paling lama beroperasi di Gaza sejak membangun Rumah Sakit Indonesia pada 2009 menggunakan dana donasi masyarakat Indonesia.
Setelah rumah sakit tersebut tidak lagi dapat beroperasi akibat konflik, MER-C memindahkan pusat pelayanannya ke MER-C Indonesia Medical Center di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan. Hingga Agustus 2026, organisasi tersebut telah mengirimkan 12 rotasi tim Emergency Medical Team (EMT) dan mulai menerapkan sistem rekam medis elektronik.
Selain MER-C, sejumlah lembaga lain seperti Sahabat Al-Aqsha dan International Networking for Humanitarian (INH) juga aktif menghimpun bantuan bagi Palestina melalui berbagai program kemanusiaan.
Namun, banyaknya organisasi penggalang bantuan juga memunculkan tantangan berupa koordinasi distribusi bantuan serta perlunya peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Tantangan Rekonstruksi Gaza
Meski sempat diberlakukan gencatan senjata pada Oktober 2025, situasi kemanusiaan di Gaza masih jauh dari pulih.
Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan bahwa hingga Juli 2026 korban jiwa dan luka-luka masih terus bertambah. Di sisi lain, laporan bersama Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan kebutuhan rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 71,4 miliar dolar AS, dengan lebih dari 26 miliar dolar AS dibutuhkan pada tahap awal pemulihan.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat kontribusi Indonesia, meskipun dinilai signifikan dalam konteks solidaritas masyarakat, masih relatif kecil dibandingkan skala kerusakan yang harus dipulihkan.
Selain itu, distribusi bantuan Indonesia juga bergantung pada akses melalui negara ketiga, terutama Mesir, sehingga proses penyaluran kerap dipengaruhi dinamika politik dan keamanan kawasan.
Evaluasi Peran Indonesia
Berbagai upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan politik, tetapi juga aksi nyata melalui masyarakat sipil.
Namun demikian, sejumlah analis menilai efektivitas kontribusi Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari tidak adanya pengaruh langsung terhadap dinamika konflik, meningkatnya hubungan perdagangan dengan Israel, hingga tantangan koordinasi bantuan kemanusiaan.
Di tengah konflik yang terus berlangsung, diplomasi Indonesia dinilai tetap memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya menjaga perhatian dunia terhadap isu Palestina. Meski begitu, besarnya kebutuhan rekonstruksi dan kompleksitas konflik menunjukkan bahwa penyelesaian krisis memerlukan dukungan internasional yang jauh lebih luas dibandingkan kemampuan satu negara saja.
Sumber : Gazamedia.net