ACEHTIMES.CO.ID | MEKKAH — Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan trilateral di Istana Al-Safa, Mekkah, Jumat (7/8), yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh pihak yang menandatangani kesepakatan.
Pakta tersebut ditandatangani Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Sejumlah media menyebut kesepakatan tersebut sebagai Mecca Joint Defence Agreement, sementara media lainnya menggunakan istilah Mecca Joint Deterrence Agreement. Terlepas dari perbedaan penyebutan, kesepakatan itu menempatkan ketiga negara dalam kerangka pertahanan bersama yang lebih erat.
Penandatanganan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Timur Tengah dan berkembangnya kekhawatiran negara-negara kawasan terhadap efektivitas arsitektur keamanan yang selama ini banyak bertumpu pada Amerika Serikat.
Pakta trilateral tersebut juga menjadi perkembangan lanjutan dari Strategic Mutual Defence Agreement yang sebelumnya ditandatangani Arab Saudi dan Pakistan pada 17 September 2025 di Riyadh.
Kesepakatan bilateral Saudi-Pakistan tersebut memuat prinsip bahwa agresi terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai agresi terhadap kedua negara.
Upaya memperluas kerangka tersebut mulai mencuat setelah sejumlah laporan pada Januari 2026 menyebut Turki tengah berupaya bergabung dengan mekanisme pertahanan Arab Saudi dan Pakistan.
Delapan bulan kemudian, Turki resmi bergabung melalui kesepakatan yang ditandatangani di Mekkah.
Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan agar pakta tersebut tidak langsung disamakan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Direktur Kantor Ankara German Marshall Fund of the United States, Ozgur Unluhisarcikli, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kerangka tersebut lebih tepat dipandang sebagai forum koordinasi strategis, industri pertahanan, dan kerja sama militer antara tiga kekuatan regional.
Menurut dia, kesepakatan Mekkah belum memiliki rincian kewajiban militer yang sama seperti Pasal 5 NATO.
Dokumen tersebut juga tidak secara rinci menetapkan tindakan militer tertentu yang wajib dilakukan apabila salah satu negara mengalami serangan.
Respons Dunia Muslim
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut penandatanganan pakta tersebut.
Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah bersejarah yang dapat memperkuat keamanan dan solidaritas negara-negara Muslim.
Sementara itu, respons terhadap pakta tersebut di berbagai negara Muslim berkembang beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah menuju peningkatan kemampuan pertahanan kolektif negara-negara mayoritas Muslim.
Namun, terdapat pula pertanyaan mengenai sejauh mana kesepakatan tersebut akan berdampak terhadap persoalan Palestina.
Dokumen pakta tidak secara khusus mencantumkan Gaza, Palestina, maupun Al-Quds sebagai objek perlindungan. Kewajiban pertahanan kolektif yang disepakati berlaku bagi tiga negara penandatangan.
Karena itu, sejumlah pengamat menilai pakta tersebut belum dapat dianggap sebagai komitmen militer langsung untuk melindungi Palestina dari serangan Israel.
Kekhawatiran Israel dan Iran
Pakta tersebut juga menjadi perhatian di Israel dan Iran.
Hingga naskah ini ditulis, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesepakatan trilateral tersebut.
Namun, perdebatan mengenai kemungkinan terbentuknya poros baru negara-negara Sunni telah muncul dalam politik Israel.
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett sebelumnya memperingatkan mengenai kemungkinan munculnya poros Sunni yang melibatkan Pakistan, negara yang memiliki senjata nuklir, serta Turki.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga disebut telah menyinggung potensi ancaman dari terbentuknya poros Sunni baru.
Di Iran, pemerintah belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai pakta tersebut. Namun, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Rezaei menyampaikan kritik melalui media sosial.
Rezaei mempertanyakan kemampuan kesepakatan tersebut dalam memberikan jaminan keamanan bagi Arab Saudi.
Menurut dia, perjanjian di atas kertas tidak dengan sendirinya menjamin keamanan suatu negara.
Isu Senjata Nuklir Pakistan
Keberadaan Pakistan sebagai satu-satunya negara mayoritas Muslim yang memiliki senjata nuklir turut membuat pakta Mekkah mendapat perhatian internasional.
Sejumlah analis mempertanyakan apakah kesepakatan tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan nuklir kepada Arab Saudi dan Turki.
Namun, tidak terdapat indikasi bahwa pakta tersebut secara resmi memasukkan senjata nuklir Pakistan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan bersama.
Pakistan sebelumnya menegaskan bahwa isu senjata nuklir tidak menjadi bagian dari pembahasan kerja sama pertahanannya dengan Arab Saudi.
Mansoor Ahmed dari Australian National University menilai kesepakatan tersebut kemungkinan tidak mencakup komponen nuklir. Menurutnya, kemampuan nuklir Pakistan tetap terutama diarahkan untuk menghadapi ancaman strategis yang dipersepsikan Islamabad, khususnya dari India.
Meski demikian, keberadaan klausul pertahanan bersama dengan Pakistan tetap dapat memengaruhi kalkulasi strategis pihak yang mempertimbangkan serangan terhadap Arab Saudi atau Turki.
Perubahan Arsitektur Keamanan Kawasan
Pembentukan pakta tersebut berlangsung setelah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.
Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 diikuti serangkaian aksi balasan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk.
Perkembangan tersebut mendorong negara-negara kawasan untuk kembali mengevaluasi sistem keamanan mereka, termasuk hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat.
Analis dari King’s College London Andreas Krieg mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengalaman konflik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kekuatan militer Amerika Serikat tetap penting bagi negara-negara Teluk, tetapi hubungan dengan Washington tidak selalu menjamin terbebasnya mereka dari serangan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dinilai turut mendorong penguatan hubungan pertahanan Arab Saudi dengan Pakistan dan Turki.
Belum Setara dengan NATO
Meski disebut sebagai potensi awal pembentukan poros baru di Timur Tengah, pakta Mekkah masih menghadapi pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Belum jelas apakah ketiga negara nantinya akan membentuk mekanisme konsultasi militer permanen, mengembangkan sistem komando bersama, atau membangun anggaran pertahanan bersama.
Perkembangan tersebut akan menjadi indikator penting untuk menentukan apakah pakta Mekkah berkembang menjadi institusi keamanan regional yang lebih kuat atau tetap menjadi kerangka koordinasi strategis.
Dengan demikian, penandatanganan pakta di Mekkah belum serta-merta mengubah struktur keamanan Timur Tengah.
Namun, kesepakatan tersebut menunjukkan semakin eratnya hubungan strategis Arab Saudi, Turki, dan Pakistan serta munculnya upaya negara-negara kawasan untuk membangun mekanisme keamanan yang lebih mandiri.
Bagi kawasan Timur Tengah, perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana ketiga negara menerjemahkan kesepakatan politik tersebut menjadi kerja sama pertahanan yang konkret.
Pakta Mekkah pun kini menjadi salah satu perkembangan strategis yang akan terus dipantau, terutama terkait dampaknya terhadap hubungan dengan Amerika Serikat, Israel, Iran, serta dinamika keamanan kawasan secara keseluruhan. | Gazamesia.net