NANGGROVA.MY.ID | BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat Aneuk Muda Mualem (DPP AMM) memperingatkan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) agar tidak bermain api dalam menyikapi persoalan Plan of Development (PoD) South Andaman yang menyangkut masa depan sumber daya alam Aceh dan kesejahteraan rakyat.
DPP AMM menilai adanya perbedaan informasi yang berkembang di ruang publik terkait status PoD South Andaman perlu dijelaskan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat Aceh. Hal ini menyusul munculnya dokumen resmi yang merujuk pada persetujuan Menteri ESDM terhadap PoD South Andaman, sementara sebelumnya terdapat pernyataan yang menyebut belum adanya keputusan Menteri.
Ketua Umum DPP AMM, Novtrianda Alinur menegaskan bahwa Kepala BPMA harus memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai representasi kepentingan rakyat Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam migas.
“Jangan bermain api. Kepala BPMA ditugaskan di sana bukan sekadar menjalankan jabatan administratif, tetapi sebagai representasi kepentingan rakyat Aceh atas sumber daya alam yang dimiliki Aceh. Amanah itu harus dijaga dengan keberanian, kejujuran, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Aceh,” tegas Novtrianda.
Menurut DPP AMM, proyek South Andaman merupakan momentum strategis yang dapat menentukan masa depan ekonomi Aceh. Karena itu, setiap kebijakan dan keputusan harus dipastikan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri di Aceh.
“Kami tidak ingin Aceh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Jika benar PoD telah ditandatangani, maka rakyat Aceh berhak mengetahui sejauh mana kepentingan Aceh diperjuangkan, bagaimana posisi BPMA, serta apa langkah konkret yang dilakukan agar pengelolaan migas ini benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh,” lanjutnya.
DPP AMM juga meminta Kepala BPMA berdiri tegak bersama Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh untuk memastikan pengelolaan gas South Andaman tidak mengabaikan kepentingan Aceh, termasuk nilai tambah ekonomi, hilirisasi industri, dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai kekayaan alam Aceh terus diambil, tetapi rakyat Aceh tidak merasakan manfaat yang adil dan signifikan. BPMA harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kepentingan Aceh,” tutup Novtrianda.